Empat Cabang NU Desak PBNU Susun Peta Jalan Ekonomi Menuju Muktamar Ke-35
Tiga Cabang Istimewa yakni PCINU Tiongkok, PCINU Jepang, dan PCINU United Kingdom, bersama PCNU Sragen menuntut restrukturisasi peta jalan ekonomi organisasi menjelang Muktamar ke-35. Keempat cabang menyebut 150 juta warga NU sebagai pasar mandiri, tiga kali lipat basis nasabah Bank Central Asia (BCA), bank swasta terbesar di Indonesia. Peringatan mereka tegas: tanpa pemisahan profesional dari otoritas kultural, program ekonomi NU akan terus goyah.
Keempat cabang menyampaikan tuntutan ini setelah menggelar Webinar Pra-Muktamar bertajuk “Kemandirian Ekonomi NU, Mungkinkah?” pada Ahad, 9 Agustus 2026, pukul 19.30 WIB, melalui Zoom Meeting. PCINU se-dunia, PCNU se-Indonesia, dan PWNU se-Indonesia mengikuti forum ini, dan peserta merumuskan gagasan serta usulan konkret untuk dibawa ke meja Muktamar. Komunike strategis ini, Versi 2, mengoreksi arah kebijakan pra-Muktamar yang selama ini menomorduakan pilar ekonomi. Kolaborasi ini memadukan keahlian diaspora global dengan model keberhasilan domestik. Tujuannya jelas: melepaskan NU dari ketergantungan pada hibah pemerintah dan membangun ekosistem ekonomi mandiri yang profesional.
Webinar membingkai potensi NU lewat data pasar. Muhamad Rasyid Jazuli, Ph.D., Managing Director PPPI dan Ketua PCINU UK periode 2023–2025, menegaskan bahwa 150 juta warga NU merepresentasikan kekuatan ekonomi yang belum tergarap, jauh melampaui 43 juta nasabah BCA. “NU pada dasarnya adalah negara di dalam negara. Kita memiliki produsen, konsumen, dan regulasi internal sendiri,” ujar Rasyid. Ia menyebut satu syarat mutlak: NU harus mengatasi hambatan mental yang memandang audit profesional dan logika bisnis sebagai pelanggaran adab keagamaan, suul adab. Tanpa itu, NU tetap tertahan di liga amatir, tidak naik ke liga utama pengelolaan global.
H. Sumantri Suwarno, S.E., Bendahara Umum PBNU, menilai tegas kegagalan proyek top-down belakangan ini. Ia menyebut dua contoh konkret, BUMNU (Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama) Jember dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dua proyek yang terikat pada figur politik seperti Erick Thohir dan kehilangan disiplin strategis. “Kita harus berani memisahkan otoritas kultural, yakni kiai, dari otoritas operasional, yakni para profesional,” tegas Sumantri. “Ketika keputusan bisnis lahir sebagai respons sporadis atas situasi politik, bukan dari peta jalan konseptual, arus kas berubah negatif dalam dua tahun. Untuk menjaga independensi sosial-politik NU, kita harus mengisolasi operasional bisnis dari intervensi keagamaan maupun kontrol politik.” Sumantri mendorong empat tahap berurutan, yaitu visi, strategi, struktur, baru implementasi, dan menelusuri kegagalan BUMNU Jember ke satu akar masalah: arus kas negatif akibat melompati tahap-tahap fondasi ini.
Dr. Sriyanto, M.Pd.I., Ketua PCNU Sragen, membuktikan kemandirian finansial lewat kekuatan yang kecil.
Model Sragen bertumpu pada satu fondasi, yaitu basis data warga NU yang mencakup nama dan alamat. SragenMart, misalnya, mengumpulkan modal Rp3 miliar dalam 28 hari lewat skema urunan saham komunitas seharga Rp200.000 per lembar. Dana I’anah mengumpulkan Rp5 miliar dalam tiga bulan dari iuran Rp2.000 per anggota, dana yang kemudian membeli lahan NU Center. Pendataan sistematis masjid dan musala bahkan memproyeksikan potensi akumulasi dana komunitas hingga Rp199 miliar pada 2025. “Kami membangun kantor dan membeli ambulans tanpa sepeser pun hibah pemerintah,” ungkap Dr. Sriyanto. “Ketika kita punya data dan kepercayaan, komunitas menjadi mesin pertumbuhan yang sesungguhnya.”
Cabang-cabang diaspora menjalankan solusi praktis untuk warga nahdliyin di luar negeri. PCINU Jepang menjalankan inisiatif, program pengadaan lahan pemakaman muslim yang menekan biaya pemakaman di Jepang menjadi sekitar Rp35 juta, jauh di bawah Rp100 juta untuk memulangkan jenazah ke Indonesia. PCINU Jepang juga merintis pertanian padi untuk mendanai operasional organisasi, bukti bahwa jaringan NU menemukan celah pasar bahkan di ekonomi berbiaya tinggi.
Kolaborasi empat cabang merumuskan empat rekomendasi kebijakan untuk kepengurusan PBNU. Pertama, pemisahan wajib: membentuk firewall tegas antara dana organisasi yang bersifat sosial-keagamaan dan dana bisnis yang bersifat operasional-profesional. Kedua, validasi pasar dan uji coba: PBNU tidak menduplikasi unit bisnis secara massal, seperti BUMNU, tanpa validasi pasar dan uji coba yang berhasil. Ketiga, dana abadi nasional: mendirikan dana permanen untuk membiayai riset, beasiswa, dan kaderisasi, terisolasi dari siklus politik lima tahunan. Keempat, talent registry global: melibatkan profesional, teknokrat, dan akademisi diaspora secara formal dalam pengelolaan dan audit aset ekonomi NU.
PCINU Tiongkok menginisiasi wacana strategis ini dan menjadi simpul talenta akademik serta teknokratik NU di kawasan Asia Timur, menjembatani riset teoretis dengan kebijakan organisasi. PCINU Jepang memimpin implementasi ekonomi praktis, menjawab kebutuhan mendesak warga diaspora lewat inisiatif pemakaman dan sektor pertanian. PCINU UK menyediakan tata kelola strategis dan riset tingkat tinggi, mendorong adopsi standar manajemen internasional, audit profesional, dan kelas organisasi liga utama modern. PCNU Sragen menjadi tolok ukur nasional kemandirian ekonomi domestik, memadukan data berbasis komunitas dengan pengelolaan ritel dan keuangan, dan membuktikan akar rumput NU mampu mandiri.
Oleh: Muhammad Aflah, S.Kom., M.Eng., Sekretaris PCINU Tiongkok
NB: Rekaman Webinar Pra-Muktamar bertajuk “Kemandirian Ekonomi NU, Mungkinkah?” bisa Anda saksikan di https://www.youtube.com/watch?v=2qG2FtRe2Y4
