Who Will Be the Next Leader of Nahdlatul Ulama?

Who Will Be the Next Leader of Nahdlatul Ulama?

Muktamar bukan sekadar agenda lima tahunan Nahdlatul Ulama (NU). Ia merupakan forum tertinggi organisasi yang sejak 1926 menjadi ruang konsolidasi pemikiran, regenerasi kepemimpinan, dan penentuan arah gerak jam’iyah. Ketika Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menetapkan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang sebagai tuan rumah Muktamar ke-35 pada 27–31 Agustus 2026, sesungguhnya NU sedang memasuki salah satu momentum paling menentukan dalam perjalanan abad keduanya. 

Pertanyaan yang mulai ramai diperbincangkan ialah “who will be the next leader of Nahdlatul Ulama?” Berbagai nama mulai bermunculan, dukungan mengalir dari sejumlah wilayah, hingga analisis mengenai konfigurasi politik internal NU menjadi konsumsi publik. Namun, apabila pertanyaan tersebut hanya dipahami sebatas siapa yang akan duduk sebagai Ketua Umum PBNU, maka kita justru kehilangan substansi Muktamar itu sendiri.

Sejarah NU mengajarkan bahwa kepemimpinan bukan sekadar persoalan figur, melainkan keberlanjutan visi keumatan.

Sejak KH. Hasyim Asy’ari mendirikan NU pada 31 Januari 1926, organisasi ini telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari organisasi ulama tradisional, NU berkembang menjadi organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di dunia dengan jutaan anggota, ribuan pesantren, puluhan ribu lembaga pendidikan, jaringan rumah sakit, lembaga zakat, perguruan tinggi, hingga berbagai badan otonom yang menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia. Skala organisasi sebesar ini membutuhkan model kepemimpinan yang jauh lebih kompleks dibandingkan satu abad yang lalu.

Ironisnya, menjelang setiap Muktamar, diskursus publik sering kali terjebak pada politik figur. Media lebih sibuk menghitung peluang kandidat dibandingkan mendiskusikan agenda strategis organisasi. Padahal tantangan NU lima tahun mendatang jauh lebih berat daripada sekadar menentukan siapa yang menang dalam pemilihan.

Laporan We Are Social 2025 menunjukkan bahwa lebih dari 79 persen masyarakat Indonesia telah terkoneksi internet. Di sisi lain, Artificial Intelligence mulai mengubah pola belajar, bekerja, hingga otoritas produksi pengetahuan. Fenomena ini ikut memengaruhi cara generasi muda memperoleh pemahaman keagamaan. Otoritas ulama kini tidak lagi hanya berada di mimbar pesantren, tetapi juga diperebutkan melalui media sosial dan platform digital.

Situasi tersebut menempatkan NU pada tantangan baru. Organisasi ini harus mampu menjaga sanad keilmuan pesantren sekaligus menguasai ruang digital. Tanpa kepemimpinan yang adaptif, NU berpotensi kehilangan pengaruhnya di kalangan generasi muda nahdliyin.

Di bidang ekonomi, tantangannya tidak kalah besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia telah melampaui 285 juta jiwa pada 2025, sementara bonus demografi diperkirakan mencapai puncaknya pada dekade ini. Bonus tersebut hanya akan menjadi keuntungan apabila organisasi masyarakat, termasuk NU, mampu mencetak sumber daya manusia unggul, menciptakan lapangan kerja, serta membangun ekosistem ekonomi umat yang mandiri.

NU sesungguhnya memiliki modal sosial yang sangat besar. Ribuan pesantren, jutaan warga, serta jaringan kelembagaan hingga tingkat ranting merupakan aset yang tidak dimiliki organisasi lain. Namun modal sosial tanpa tata kelola modern hanya akan menjadi potensi yang tidak pernah berubah menjadi kekuatan ekonomi.

Karena itu, pemimpin PBNU mendatang harus mampu menggeser paradigma organisasi dari sekadar social organization menuju social impact organization. Ukuran keberhasilan tidak lagi cukup dinilai dari banyaknya kegiatan seremonial, tetapi dari dampak nyata terhadap kualitas pendidikan, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, penguatan riset, dan kesejahteraan warga nahdliyin.

Selain itu, tantangan geopolitik global juga tidak dapat diabaikan. Konflik Timur Tengah, perubahan iklim, krisis pangan, hingga rivalitas kekuatan dunia akan berdampak pada kehidupan umat Islam, termasuk Indonesia. Dalam konteks tersebut, NU memiliki modal diplomasi yang sangat kuat. Selama beberapa tahun terakhir, NU semakin dikenal sebagai representasi Islam moderat di panggung internasional. Kepemimpinan berikutnya harus mampu mempertahankan bahkan memperluas posisi strategis tersebut.

Momentum Muktamar juga harus dibaca sebagai momentum regenerasi intelektual. Hari ini semakin banyak kader NU yang menempuh pendidikan doktoral di dalam maupun luar negeri, menjadi peneliti, akademisi, profesional, birokrat, maupun entrepreneur. Mereka merupakan sumber daya strategis yang harus diintegrasikan ke dalam tata kelola organisasi.

Sayangnya, regenerasi sering kali dipahami sebatas pergantian usia. Padahal regenerasi sejati adalah proses mentransformasikan nilai-nilai Aswaja kepada generasi baru dengan instrumen yang relevan terhadap zamannya. NU membutuhkan pemimpin yang mampu menjembatani otoritas ulama dengan kapasitas kaum profesional, mempertemukan tradisi pesantren dengan inovasi teknologi, serta menghubungkan warisan intelektual klasik dengan tantangan masa depan.

Dalam tradisi NU, pemimpin bukanlah mereka yang paling keras berkampanye. Kepemimpinan lahir dari pengabdian panjang, keteladanan moral, keluasan ilmu, kemampuan membangun konsensus, serta kepercayaan para ulama. Oleh sebab itu, Muktamar ke-35 semestinya tidak menjadi arena kompetisi yang memecah ukhuwah Nahdliyah, melainkan ruang musyawarah untuk memilih sosok yang paling mampu mengemban amanah jam’iyah.

Pada akhirnya, pertanyaan “who will be the next leader of Nahdlatul Ulama?” bukanlah pertanyaan tentang nama.

Pertanyaan sesungguhnya ialah, siapakah yang mampu membawa NU tetap menjadi penjaga tradisi, penggerak transformasi sosial, pusat peradaban Islam Nusantara, sekaligus mitra strategis bangsa dalam menghadapi abad ke-21?

Karena dalam tradisi Nahdlatul Ulama, pemimpin terbaik bukanlah yang paling ingin memimpin, melainkan yang paling siap berkhidmah.

Dan Muktamar ke-35 akan menjadi ruang sejarah untuk menjawab pertanyaan itu.

Oleh: Arya Bagus Nur Ajiyanto, S.Hum., kader Nahdlatul Ulama dan Pengurus PMII Jawa Tengah Bidang Pendidikan, Pengembangan Akademik, dan Profesi